Indonesian Palm Oil News (IPO News) – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kalimat panas dalam pidatonya saat meresmikan 5 bendungan pada Jumat 10 Juli 2026. Prabowo secara blak-blakan mengungkapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 sempat mendapat banyak penolakan sebelum akhirnya resmi diterapkan pemerintah.
B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Ini adalah program kelanjutan dari mandatori biodiesel yang diterapkan sebelumnya B20, B30, dan B40.
Dengan nada geram Prabowo menyebutkan, sebagian pihak tidak menginginkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor solar. “Ada pihak pihak yang menentang program B50 yang sebenarnya adalah para pemburu rente yang takut kelhilangan “komisi” dari impor solar.
Selama ini, berbagai alasan teknis sengaja dihembuskanke publiK untuk menolak B50 “Dulu waktu kita mulai (penjajakan B50), waduh banyak yang menentang. (kata mereka), ‘tidak bisa, nanti mesin cepat rusak, nanti pabrikan otomotif enggan menyesuaikan suku cadang mesin. Pokoknya mereka enggak mau diterapkannya B50 karena dia mau supaya impor. Dia mau impor, impor, di situ dia ambil komisi,” ujar Prabowo dalam peresmian lima bendungan Indonesia di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Namun menurut Prabowo itu hanyalah akal akalan mereka.
Penerapan B50 menjadi pencapaian penting karena Indonesia menjadi negara pertama yang berani sekaligus berhasil memproduksi dan menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati (BBN), ujarnya.
Ia mengatakan implementasi B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp 170 triliun per tahun, karena pemerintah mulai menghentikan impor solar. Potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari praktik perburuan komisi apabila impor terus dilakukan.
“Bayangkan Rp 170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp 34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah berupaya mengurangi kebocoran anggaran melalui efisiensi serta pemberantasan korupsi agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Prabowo menilai kemakmuran Indonesia sulit terwujud apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus terjadi.
Sikap tegas Prabowo ini tentu menjadi perang sinyal terbuka terhadap mafia energy di Indonesia dan yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah pemerintah berani membuka siapa nama belasan orang yang dituding Prabowo menikmati uang haram Rp 34 triliun tersebut. Rakyat menunggu jawabannya.
Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: Marketing atau Email
Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting
