Indonesian Palm Oil News (IPO News) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono meminta pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran agar secepatnya mewujudkan berdirinya Badan Sawit Nasional. Hal itu sebagai respons gemuknya kabinet pemerintahan baru yang tercatat memiliki 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri. Kita berharap tambah satu lagi badan, yaitu Badan Sawit Nasional,” tutur Eddy di kantor GAPKI, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Menurutnya, usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Pebruari 2024 lalu. Untuk saat ini, kajian yang rampung per 18 Oktober 2024 sudah berada di tangan pemerintah dan diharapkan akan segera direalisasikan. Bentuknya bisa (lembaga) baru atau peningkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Eddy berharap, pendirian lembaga tersebut nantinya bukan lagi berada di bawah kementerian, melainkan langsung dibawah presiden, agar terhindar dari campur tangan pihak lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memperlambat dalam proses mencapai target-target yang akan dicapai dalam industri sawit nasional.
Salah satu faktor utama yang membuat pendirian Badan Sawit Nasional perlu disegerakan adalah penurunan tingkat produktivitas dan peningkatan pada aspek konsumsi di tahun ini. “Kondisi kita sekarang stagnan, kalau lihat produktivitas kita juga bukan naik tapi turun, sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 sebesar 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 sebesar 36.287 ribu ton. Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 sebesar 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 15.274 ribu ton.
Rencana pendirian Badan Sawit Nasional juga terkait dengan rencana penerapan bauran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 di tahun 2025 dan B50 di tahun berikutnya, sekaligus dapat menjadi faktor pertimbangan lain dari pendirian Badan Sawit Nasional. Apalagi melihat ketertinggalan Indonesia dalam aspek peremajaan sawit rakyat yang berimbas pada penurunan stok sawit di akhir Agustus tahun ini menjadi 2.450 ribu ton dari 2,513 ribu ton pada akhir Juli 2024.
(IPO NEWS, Muslim M. Amin)
Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: Marketing atau Email
Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting
