Indonesian Palm Oil News (IPO News), Jakarta — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat tata kelola dan budaya integritas perusahaan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang membahas pencegahan fraud dan gratifikasi, konflik kepentingan, Whistleblowing System (WBS), serta penerapan Business Judgement Rule (BJR).

FGD bertajuk “Penguatan Tata Kelola melalui Pencegahan Fraud dan Gratifikasi serta Penerapan Business Judgement Rule” digelar di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026, Forum tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Arend Arthur Duma, sebagai narasumber. Kegiatan diikuti jajaran Dewan Komisaris, Direksi, staf ahli, kepala divisi, kepala subdivisi, serta jajaran terkait di lingkungan Agrinas Palma.

Bagi Agrinas Palma, penguatan tata kelola menjadi semakin penting seiring dengan besarnya tanggung jawab perusahaan dalam mengelola aset perkebunan negara.

Tata Kelola Menjadi Fondasi

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa tata kelola bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, setiap keputusan bisnis harus dilakukan secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, dengan kehati-hatian, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan tersebut menjadi penting bagi Agrinas Palma yang saat ini tengah menjalankan transformasi pengelolaan aset perkebunan negara dalam skala besar. Dengan cakupan aset dan kegiatan usaha yang luas, setiap keputusan manajemen memiliki konsekuensi terhadap operasional perusahaan, keuangan, masyarakat, maupun kepentingan negara.

Karena itu, integritas dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor penting agar transformasi perusahaan tidak hanya menghasilkan kinerja bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Empat Hal yang Menjadi Perhatian

Dalam FGD bersama KPK, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian utama Agrinas Palma, yakni pencegahan fraud dan gratifikasi, konflik kepentingan, penguatan Whistleblowing System (WBS), serta penerapan Business Judgement Rule (BJR). Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana sebuah perusahaan mengambil keputusan dan mengendalikan potensi risiko di dalam organisasi.

Pencegahan fraud dan gratifikasi, misalnya, menjadi bagian penting untuk memastikan proses bisnis berjalan secara transparan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sementara itu, pengelolaan konflik kepentingan diperlukan untuk menjaga agar setiap keputusan tetap objektif dan mengutamakan kepentingan perusahaan.

KPK juga memberikan perhatian terhadap penguatan WBS sebagai salah satu instrumen untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Bagi perusahaan dengan organisasi dan kegiatan usaha dalam skala besar, keberadaan sistem pelaporan yang efektif menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal.

Business Judgement Rule

Salah satu materi yang menarik dalam FGD tersebut adalah pembahasan mengenai Business Judgement Rule. Prinsip ini penting karena dunia usaha menuntut manajemen untuk mengambil keputusan, termasuk ketika keputusan tersebut mengandung risiko bisnis. Dalam konteks tata kelola, keputusan bisnis idealnya dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan secara hati-hati dan profesional, serta tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau konflik kepentingan.

Dengan pemahaman tersebut, manajemen diharapkan tidak hanya berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki dasar yang kuat ketika harus mengambil keputusan strategis untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menjadi relevan bagi Agrinas Palma yang sedang berada dalam fase transformasi dan membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis.

Menjaga Integritas Transformasi

Penguatan tata kelola melalui FGD bersama KPK menjadi bagian dari upaya Agrinas Palma membangun budaya perusahaan yang lebih transparan, akuntabel dan profesional. Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa transformasi pengelolaan aset perkebunan negara tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kinerja keuangan.

Tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi tersebut. Sebab, semakin besar aset dan tanggung jawab yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan, pengendalian dan pengambilan keputusan yang kuat. Pada akhirnya, keberhasilan Agrinas Palma tidak hanya akan diukur dari seberapa besar aset yang mampu dikelola atau seberapa tinggi kinerja yang dapat dicapai. Integritas dalam menjalankan bisnis, kualitas pengambilan keputusan, serta kemampuan menjaga amanah pengelolaan aset negara akan menjadi bagian penting dari keberhasilan transformasi Agrinas Palma ke depan.

Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: Marketing atau Email 

Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting