Kementerian Kehutanan menetapkan PT Globalindo Alam Perkasa (PT GAP), perusahaan dalam grup Musim Mas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Perusahaan kemudian menyampaikan penjelasan bahwa penguasaan fisik area yang menjadi perhatian telah beralih kepada pihak ketiga sejak September 2025.
Indonesian Palm Oil News (IPO News), Jakarta – Perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi perhatian dalam industri perkebunan kelapa sawit Indonesia.
PT Globalindo Alam Perkasa (PT GAP), perusahaan yang merupakan bagian dari Musim Mas Group, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan.
Dalam siaran pers tertanggal 30 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Luas areal yang terbakar dalam kejadian sepanjang 2025 dan 2026 tersebut mencapai 901,4 hektare. Sementara itu, penghitungan kerugian ekologis masih berlangsung.
Penyidikan terhadap perkara PT GAP telah dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Musim Mas Keluarkan Pernyataan Resmi
Menanggapi pemberitaan mengenai kebakaran di Kota Besi, Musim Mas Group mengeluarkan pernyataan resmi pada 3 November 2026.
Dalam keterangannya, perusahaan menjelaskan bahwa area yang menjadi perhatian merupakan lahan tidak ditanami di dalam konsesi PT GAP.
Musim Mas menyatakan bahwa penguasaan fisik atas area tersebut telah beralih sejak September 2025 kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola.
Perusahaan menegaskan tidak memiliki penguasaan, kendali, maupun hubungan kontraktual atau bisnis dengan pihak ketiga tersebut.
Musim Mas juga menyampaikan bahwa hingga pernyataan tersebut diterbitkan, PT GAP belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait di Indonesia mengenai pemberitaan yang beredar.
Kerahkan Ekskavator Dan Helikopter Untuk Pemadaman
Meskipun menyatakan bahwa area tersebut berada di luar penguasaan dan kendalinya, Musim Mas menjelaskan bahwa pihaknya tetap melakukan upaya penanganan ketika mendeteksi adanya titik panas.
Menurut perusahaan, PT GAP telah menghubungi dan meminta pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola untuk segera melakukan pemadaman. Namun, perusahaan menyatakan tidak melihat adanya tindakan pemadaman dari pihak ketiga tersebut.
Musim Mas kemudian mengambil inisiatif melakukan pemadaman secara sukarela sejak fenomena Super El Niño mulai berlangsung pada Juli 2026.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mengerahkan ekskavator untuk membuka akses jalan menuju titik kebakaran serta membuat sekat bakar (firebreak) guna mencegah penyebaran api.
Perusahaan juga memobilisasi regu dan personel pemadam kebakaran serta mengerahkan helikopter untuk melakukan pengeboman air (water bombing) di sejumlah titik panas.
Berdasarkan keterangan perusahaan, seluruh kejadian kebakaran yang muncul secara berkala di area terdampak telah berhasil dipadamkan. Musim Mas juga menyatakan bahwa saat ini tidak terdapat kebakaran di wilayah terdampak Kota Besi.
Komitmen Keberlanjutan Menjadi Perhatian
Dalam pernyataannya, Musim Mas kembali menegaskan penerapan kebijakan keberlanjutan perusahaan, yakni No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) serta kebijakan Zero Burning di seluruh area konsesi perkebunan yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan grup.
Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan instansi berwenang di Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penanganan perkara PT GAP dilakukan melalui proses penyidikan dan pembuktian. Penghitungan kerugian ekologis juga masih berlangsung.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian bagi industri kelapa sawit nasional, mengingat pengelolaan lahan, pengawasan area konsesi, serta pencegahan kebakaran merupakan bagian penting dari penerapan prinsip keberlanjutan.
Bagi perusahaan perkebunan, persoalan karhutla tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola perusahaan, serta kepercayaan para pemangku kepentingan.
Perkembangan proses hukum terhadap PT GAP selanjutnya patut dicermati, termasuk penjelasan lebih lanjut dari perusahaan dan hasil penyidikan instansi berwenang.
Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: Marketing atau Email
Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting
