Pemerintah Buka Kembali Hak Ekspor CPO Indonesia Jelang Akhir 2023

Data Riset
12 Januari 2024
11:29 AM

Indonesian Palm Oil News – Pemerintah akhirnya secara perlahan mulai membuka kembali hak ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil / CPO) Indonesia menjelang akhir 2023. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
(Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim menuturkan hak ekspor CPO yang dibekukan sudah mulai berkurang dari 8 juta ton menjadi 6,7 juta ton. Keputusan ini diungkapkan Isy Karim dalam keterangannya dalam konferensi pers event Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali pada 2 November 2023 lalu.

Lebih lanjut Isy Karim menjelaskan pencairan hak ekspor CPO ini akan dilakukan dengan hati-hati, agar tidak merusak target Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasok dalam negeri. Kementerian Perdagangan
menargetkan hingga akhir 2023 izin ekspor CPO tidak akan melebihi dari 10 juta ton.

Menurut Isy Karim kalau izin ekspor CPO di atas 10 juta ton, Pemerintah khawatir kebijakan ini nantinya akan berimbas pada distribusi DMO di dalam negeri. Karena dari angka 6,7 juta ton di atas masih ada pencairan hak ekspor yang kemarin difreeze hingga akhir Desember, jadi akan dicairkan secara bertahap.

Kebijakan Pemerintah untuk membuka kembali hak ekspor CPO ini merupakan kabar gembira bagi para eksportir CPO Indonesia. Seperti diketahui pada 1 Mei 2023 lalu Kementerian Perdagangan sempat memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1 : 6 menjadi 1 : 4. Artinya sejak 1 Mei tersebut produsen hanya dapat melakukan ekspor CPO sebanyak 4 kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri.

Karena itu dengan adanya keputusan pemerintah untuk mengurangi hak ekspor yang dibekukan dari 8 juta ton menjadi hanya 6,7 juta ton sejak awal November 2023 tentu hal yang melegakan bagi para eksportir CPO Indonesia, meski pemerintah menetapkan izin ekspor CPO tidak akan melebihi 10 juta ton hingga akhir 2023. Kementerian Perdagangan telah memastikan kebijakan DMO minyak goreng rakyat tetap diperlukan, sebagai alat yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga minyak goreng pada tahun 2024.